Aplikasi Digital Wujud Inovasi Keterbukaan Informasi

Share post
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Gusrizal saat meresmikan aplikasi digital e-humas, Senin (15/8/2022). Foto: Dok. waspada.id

Akses keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak masyarakat terhadap badan publik.

LANGSA, HUMASINDONESIA.ID – Melihat banyaknya aspirasi yang muncul dari masyarakat, sudah saatnya institusi pemerintahan perlu mencontoh Pengadilan Negeri Langsa kaitannya dalam hal akses keterbukaan informasi. Bulan Agustus lalu, tepatnya Senin (15/8/2022) di aula PN Langsa, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), PN Langsa meluncurkan sistem aplikasi digital e-Humas dan ruang media center.

Peluncuran digital e-humas tersebut dikatakan oleh Dini Damayanti, Ketua PN Langsa, bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan akses informasi sekaligus menjaga reputasi. “Selain untuk memberikan hak kepada masyarakat terhadap informasi di PN Langsa, yang paling penting adalah untuk mencegah disinformasi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan citra positif,” tuturnya, dilansir dari Kompas TV yang diakses Senin (26/9/2022).

Sementara itu, ruangan media center digunakan sebagai sarana untuk rekan insan pers melakukan penyerapan dan informasi perkara yang digelar di PN langsa. Harapannya, agar para jurnalis dapat bersinergi dengan baik bersama PN Langsa. Selain membuat aplikasi digital, PN Langsa juga membentuk tim humas yang secara khusus menangani layanan digital tersebut.

“Ini merupakan bukti keseriusan PN Langsa dalam meningkatkan pelayanan dengan baik. Semoga layanan digital ini dapat terus berjalan sehingga masyarakat merasa puas dalam memperoleh informasi untuk mencari keadilan,” ujar Gusrizal, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti dikutip pada laman acehportal.com yang diakses, Senin (26/9/2022).

Untuk Reputasi

Publik dalam hal ini adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan akses informasi dari institusi penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada pasal 4 UU itu disebutkan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik, serta menyebarluarkan informasi publik.

UU KIP mengacu pada pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Akses keterbukaan informasi bagi badan publik juga pernah disinggung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, bahwa melaksanakan keterbukaan informasi bukan hanya mewujudkan amanat undang-undang. Lebih dari pada itu, keterbukaan informasi jadi salah satu indikator meningkatnya reputasi sebuah badan publik.

“Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi akan turut mendorong tingkat penerimaan publik,” pungkasnya seperti dikutip dari laman kominfo.go.id, Senin (26/9/2022). (AZA)


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas