Penyusunan program pembangunan berkelanjutan yang berkolaborasi bersama para stakeholder, serta komunikasi yang efektif dan relevan, akan mampu menciptakan sinergi membangun daerah berdasarkan kepentingan muatan lokal.
YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi punya bupati dan wakil bupati anyar. Mereka adalah Agung Setyawan dan Ambar Purwoko, yang secara resmi memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan perolehan 119.643 suara, atau 46,85 persen dari total suara.
Dalam acara penetapan Bupati - Wakil Bupati Kulon Progo terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada rapat pleno Kamis, (9/1/2025), Agung optimistis pemerintahannya dapat berjalan optimal dengan kerja sama semua pihak. Terutama, katanya, karena rasa kekeluargaan sangat kental di kabupaten tersebut. “Saya yakin bakal bahu-membahu,” katanya.
Sebagai kepala daerah, pasangan Agung – Ambar diketahui punya visi menjadikan Kabupaten Kulon Progo maju, mandiri, religius, dan berbudaya melalui pembangunan berkelanjutan. Adapun dalam upaya pencapaian, mereka akan lebih dulu menggali potensi daerah yang bisa ditonjolkan atau ditingkatkan. Seperti tercermin dalam Debat Pilkada 2024 Kulon Progo, Sabtu (2/11/2024), Agung yang juga Ketua BPD GAPENSI Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2026 menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik, bisnis, dan kebutuhan masyarakat.
Melihat latar belakangnya sebagai kontraktor, kemampuan dan penilaian Agung terhadap pembangunan infrastruktur tinggal digenapi dengan kecakapan mendengar dan berdialog dengan publik, kemudian mengeksekusinya secara efektif dalam bentuk kebijakan yang memihak kepada masyarakat.
Pemerintahan yang Terbuka Kolaborasi
Pentingnya kemampuan mendengar serta menyerap aspirasi menjadi kebijakan, program, anggaran, dan implementasinya, tergambar dengan baik dalam buku Leadership 4.0 Perjuangan Bojonegoro Keluar dari Kemiskinan (2024) karya Amanda Setiorini, yang mengambil contoh kepemimpinan Suyoto sebagai Bupati Bojonegoro, Jawa Timur periode 2008-2018.
Dijelaskan, Suyoto menjalankan sejumlah langkah sejak awal menjabat Bupati Bojonegoro hingga Pemerintah Bojonegoro menganut model open government partnership (OGP). Dalam implementasinya, Suyoto seperti dikutip dari Kompas.id, Jumat (6/12/2024), mengatakan, dirinya selalu menempatkan posisi rakyat sebagai pihak yang harus dilayani, dan bagian dari solusi untuk masalah yang dihadapi.
Adapun OGP merupakan model pemerintahan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi penting dan krusial dalam tiap perencanaan kebijakan.
Dalam konteks Kabupaten Kulon Progo, penyusunan program pembangunan berkelanjutan yang berkolaborasi bersama para stakeholder, serta komunikasi yang efektif dan relevan, akan mampu menciptakan sinergi membangun daerah berdasarkan kepentingan muatan lokal. (ARF)
