Efektif Merancang Program Kehumasan

Share post
Goverment public relations (GPR) harus memerhatikan empat hal sebelum merancang program komunikasi

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, maka humas pemerintah atau dikenal dengan goverment public relations (GPR) harus memerhatikan empat hal sebelum merancang program komunikasi.

YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Ada perbedaan mendasar antara tugas dan fungsi humas pemerintah dengan nonpemerintah (korporasi). Yakni, humas pemerintah tidak melakukan berbagai hal yang mengandung unsur komersial.

Pengelolaannya pun diatur oleh oleh Peraturan Menteri Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Umum Kehumasan di Pemerintahan Daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Arif Rachman, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Barat di hadapan mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara daring Selasa (7/6/2022).  

Meski, fungsi yang lain sebenarnya sama. Dalam buku karya Dimock dan Koenig berjudul Public Administration, tugas dan fungsi humas daerah di antaranya melakukan kegiatan publikasi dan promosi, salah satunya dengan cara beriklan.

Selain itu, humas pemerintah lebih menekankan pada upaya meningkatkan pelayanan umum, memberikan informasi mengenai kebijakan, program kerja hingga mempromosikan pencapaiannya. Tujuannya, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Arif, “Humas pemerintah adalah organisasi yang melakukan publikasi terkait berbagai aktivitas yang dilakukan oleh  pemerintah,” katanya.

Sobat HUMAS INDONESIA, berikut ini penuturan dari Arif mengenai beberapa hal yang mesti menjadi perhatian humas pemerintah dalam merancang program komunikasi pemerintah. 

Memahami Regulasi  

Untuk membuat program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, Sobat HUMAS perlu memahami peraturan yang berlaku. Sebab, kata Arif, pemerintah merepresentasikan wajah rakyat. Dalam membuat aktivitas atau program pun harus tunduk pada peraturan yang berlaku. “Humas pemerinta harus memahami regulasi yang berlaku,” katanya.

Sumber Daya Manusia

Sebelum merancang program kehumasan, penting bagi Sobat HUMAS untuk memerhatikan kualitas internal. Pastikan kalangan internal humas memahami proses kehumasan, media, dan kemitraan dengan publik yang baik.

Anggaran

Menurut Arif, anggaran merupakan salah satu instrumen yang sama pentingnya dengan menyusun program humas pemerintah daerah yang disertai tujuan dan target yang jelas. Pedoman penganggaran diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.  

Kemitraan

Seperti praktisi humas pada umumnya, humas pemerintah juga harus menjaga hubungan baik atau kemitraan dengan stakeholder-nya. Media adalah salah satu mitra strategis humas pemerintah. Termasuk di dalamnya menjaga hubungan baik dengan perusahaan media, pemilik media, pemimpin redaksi, maupun dengan para wartawan/jurnalisnya. Pemangku kepentingan yang lain yang juga prioritas adalah masyarakat dengan berbagai unsur di dalamnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintah, sebaliknya, humas juga dapat mengomunikasikan informasi pencapaian, program kerja, dan kebijakan pemerintah.

Dengan memerhatikan keempat hal tadi, humas dapat melakukan analisis yang tepat ketika akan merancang program komunikasi. (akn)


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas