Kementerian Kesehatan Siapkan Program untuk Dukung Visi Misi Presiden

Share post
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, akhir Juni 2020. Dok. Kemenkes RI

Sembari melakukan penanggulangan pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga menyambut 2021 dengan berbagai rancangan program kesehatan yang mendukung Prioritas Nasional..

JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID - Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI untuk membahas “Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021”, akhir Juni 2020. “Pembangunan kesehatan merupakan pilar penting untuk merealisasikan misi Presiden dalam upaya Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Yaitu, mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan sosial,” katanya.

Adapun delapan sasaran strategis yang dimaksud untuk mencapai misi presiden dari sisi kesehatan meliputi meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.

Selanjutnya, meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, terjaminnya pembiayaan kesehatan khususnya untuk masyarakat miskin, meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenkes akan melakukan reformasi di delapan area Sistem Kesehatan (SKN). Antara lain, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan (health security), pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Menteri Terawan juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada periode lima tahun  terakhir (2015-2019). Dari sisi realisasi anggaran, terlihat tren peningkatan serapan anggaran dari tahun ke tahun. Pada 2019, dari alokasi Rp 71,1 triliun, 94,6% diantaranya berhasil dibelanjakan untuk program pembangunan kesehatan.

Menteri Terawan juga menyampaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin membaik sepanjang tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dari kesadaran memeriksakan kehamilan minimal empat kali, meningkat dari 83,4% (2015) menjadi 88,7% (2019). Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan juga meningkat dari 78,4% (2015) menjadi 88,8% (2019). Sementara kematian ibu terus menurun dari 4.990 kasus (2015) menjadi 4.196 kasus (2019). Pun kematian bayi dari 33.278 kasus (2015) menjadi 26.224 kasus (2019).  Sementara status gizi masyarakat dalam lima tahun terakhir, terdapat 29% balita kategori stunting (2015) menjadi 27,7% (2019). Khusus stunting, Presiden sudah menargetkan prevalensinya harus turun menjadi 14% pada 2024.

Dalam penanggulangan penyakit, saat ini terdapat lebih dari 2 juta orang pasien TBC yang diobati sejak 2015, dengan persentase keberhasilan pengobatan mencapai 83%. Adapun untuk daerah yang sudah berhasil mengeliminasi malaria, hingga 2019 tercatat sebanyak 300 kabupaten/kota.

Peningkatan pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana kesehatan tingkat pertama, juga terus dilakukan. Pada peningkatan ini, angkanya juga terus naik dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perbaikan ini dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling air, puskesmas kendaraan roda empat, puskesmas kendaraan roda dua, dan penambahan unit ambulans. Di samping itu, perhatian khusus diberikan pada masyarakat di DTPK dengan dibangunnya puskesmas, RS Pratama bahkan RC vertikal di kawasan timur Indonesia.

Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga diperkuat dengan perwujudan jaminan kesehatan nasional (JKN). Hingga pertengahan 2020, terdapat lebih dari 220 juta penduduk yang menjadi peserta JKN dengan 95,9 juta jiwa diantaranya termasuk kelompok penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 48,8 triliun.

Pada bidang pengelolaan keuangan, Kemenkes juga menunjukan hasil yang membanggakan. Hal ini dilihat dari predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh sebanyak 7 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2019. Kemenkes juga meraih peringkat kedua tingkat kementerian/lembaga yang berkinerja terbaik dalam hal pengelolaan Anggaran TA 2018 Kategori Pagu Besar (Pagu > Rp 10 triliun) dengan mendapat dana insentif sebesar Rp 80 miliar.

Sementara, terkait dengan percepatan penanggulangan Covid-19, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan, menghadapi pandemi Covid-19 ini, pembiayaan kesehatan mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekjen Kemenkes berharap terjadi akselerasi dan penguatan subsistem upaya kesehatan di tanah air. Dengan adanya anggaran tambahan, terjadi perbaikan serta penguatan terhadap subsistem upaya kesehatan, termasuk di dalamnya yakni peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM kesehatan. “Semoga ke depan subsistem upaya kesehatan kita akan lebih baik sehingga pelayanan masyarakat akan lebih paripurna,” kata Oscar.

 

Rencana Kerja 2021

Memasuki tahun 2021, Kemenkes telah menyiapkan Action Plan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari visi Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Program Prioritas Kemenkes untuk mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing meliputi, pertama, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dengan kegiatan prioritasnya adalah sistem JKN serta Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Kedua, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan prioritasnya antara lain Peningkatan Kesehatan Ibu Anak KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, Penguatan Germas, serta  Peningkatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sementara Program Prioritas Kemenkes untuk mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim antara lain pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dalam proyek prioritas Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana. Serta, penanggulangan Krisis Kesehatan dalam proyek prioritas Penguatan Penanganan Darurat Bencana. Proyek prioritas nasional tersebut akan dikawal dalam penyusunan Renja K/L sampai dengan RKA K/L Kementerian Kesehatan.

Dilansir dari kemkes.go.id, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA K/L Tahun Anggaran 2021, maka Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 84,3 triliun.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mendapatkan anggaran untuk pos pemulihan ekonomi sebesar Rp 25,4 triliun yang digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana dan prasarana dan penelitian dan pengembangan kesehatan serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

Menkes menjabarkan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk penanganan enam masalah kesehatan di tahun 2021 yang kemudian disebut sebagai Program Nasional. Adapun keenam kegiatan prioritas tersebut diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pencegahan stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta peningkatan sistem kesehatan nasional.

Kemenkes menerjemahkan program dan kegiatan prioritas nasional ke dalam indikator dan target RKP tahun 2021. Target nasional tersebut di antaranya terdiri dari angka kematian ibu sebanyak 217 per 100.000 kelahiran hidup (KH), angka kematian bayi sebanyak 19,5 per 1000 KH, prevalensi stunting pada balita sebesar 21,1%, insidensi TB sebanyak 252 per 100.000 penduduk, eliminasi malaria  sebanyak 345 kabupaten/kota, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar atau sama dengan 18 tahun sebanyak 21,8%.

“Semoga dari Kementerian Kesehatan bisa melaksanakan semua hal strategis ini dan kami akan jalankan dengan sungguh-sungguh yang berdampak langsung pada kepentingan rakyat dan mampu memberikan dukungan pada peningkatan sektor ekonomi nasional,” pungkasnya.


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas