Komunikasi Politik versus Komunikasi Korporasi

Share post
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra di acara MAW Talk Seri 37, Rabu (31/1/2024). Foto: MAW Talk.

Menurut Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, ada jurang pembatas yang besar antara komunikasi untuk korporasi dengan komunikasi untuk politik.

YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID Ada perbedaan mendasar antara komunikasi korporasi dan komunikasi politik, sehingga keduanya tidak bisa saling replikasi strategi. Demikian kesimpulan obrolan Asmono Wikan, CEO sekaligus founder PR INDONESIA Group bersama Dedi Kurnia Syah Putra, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), dalam MAW Talk episode #37, Rabu (31/1/2024).

Dedi menjelaskan, komunikasi korporasi mementingkan persuasi, empati dan etika. Sementara komunikasi politik didominasi oleh propaganda. “Wilayah pertarungan komunikasi korporasi tidak jauh dari persuasi. Di politik justru didominasi propaganda dan agitasi,” ujarnya.

Dosen Hubungan Masyarakat Universitas Telkom itu melanjutkan, tujuan dari dua komunikasi tersebut bertentangan. Adapun tujuan komunikasi korporasi adalah reputasi. Sementara dalam dunia politik, menurutnya, reputasi tidak menjadi prioritas utama.

Ia mencontohkan hal tersebut dengan fakta bahwa beberapa politisi yang kini duduk di Senayan memiliki reputasi kurang baik. Bahkan, banyak di antara mereka yang justru mendapat sentimen negatif dari publik.

Karena tidak berorientasi pada reputasi, menurut Dedi, blunder di dalam komunikasi politik bisa digunakan sebagai strategi. Berbeda dengan komunikasi korporasi yang harus menghindari blunder karena dapat mengancam reputasi. Hal ini pula yang menuntut humas korporasi memiliki kompetensi manajemen risiko.

Sasaran Komunikasi

Selain itu, sasaran komunikasi korporasi dan politik juga berbanding terbalik. Komunikasi korporasi diarahkan kepada publik luas, sedangkan komunikasi politik menyasar loyalis politisi atau partai politik tertentu.

Perbedaan sasaran tersebut membuat beban yang dipikul humas politik terkesan lebih berat karena isu yang diusung tampak besar. Padahal, humas korporasi juga menjalankan tugas yang sama menantang. “Sekurang-kurangnya, korporasi tetap mengusahakan. Kalau dia tidak menjadi konsumen kita, minimal tidak menghujat kita,” kata Dedi.

Terlepas dari itu, Dedi mengamini bahwa komunikasi politik lebih dinamis. Hal itu didasari durasi pelaksanaan komunikasi politik yang jauh lebih singkat dibandingkan komunikasi korporasi.Komunikasi politik itu sangat mudah berubah. Kita tidak bisa mempelajari komunikasi politik dalam satu tahun ke belakang untuk dipakai dalam satu tahun ke depan,” lanjutnya.

Sedangkan untuk aktivitas korporat, kata Dedi, ilmu tentang komunikasi yang dipelajari di tahun 2021 masih akan relevan hingga beberapa tahun ke depan. (AZA)


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas