Komunikasi Publik Harus Berlandaskan Data

Share post
Prof Hermin Indah Wahyuni merekomendasikan pemerintah untuk memberi lebih banyak panggung bagi para ahli. Dok: Kagama

Selama pandemi ini, pemerintah memproduksi banyak kebijakan dan istilah. Setujukah Anda tidak semua lapisan masyarakat memahaminya? Jangan heran kalau partisipasi publik rendah dan masih banyak ditemui pelanggaran.

 

YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID - “No Evidence-based Policy,” begitulah kata Prof. Hermin Indah Wahyuni dalam gelar wicara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya hal itu terjadi karena ada komunikasi publik yang kurang tepat. Seharusnya, komunikasi publik dilakukan agar masyarakat memiliki data informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Dalam kasus pandemi Covid-19, minimal membuat masyarakat memahami apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya harus dilakukan.

Namun, berdasar analisis yang dilakukan oleh Dosen Ilmu Komunikasi UGM ini, masih ada inkonsistensi anjuran dari pemerintah dalam menyikapi Covid-19. Bahkan ia mencatat, konsep yang disampaikan pemerintah bisa berubah tiga kali dalam sebulan. Contoh, pemerintah mencetuskan konsep social distancing di awal Maret. Pada 23 Maret, konsepnya berubah menjadi physical distancing. Alasannya, istilah tersebut lebih tajam dari pada social distancing. Kemudian menjadi jaga jarak fisik karena dianggap lebih membumi. Lainnya, 31 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo berpidato di Istana Bogor mengenai mengenai konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, jika ditinjau dari kualitas komunikasi publik, pemerintah masih melakukan pemaparan strategi penanganan Covid-19 tanpa basis data yang kuat. “Pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk memahami yang sedang dihadapi dan bagaimana perubahan strategi tersebut akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi kasus Covid-19,” ujarnya.

Pemerintah dapat memperbaiki kesalahan itu dengan melibatkan para ahli. Berikan panggung untuk mereka yang memang ahli dalam memaparkan pandemi Covid-19 dari perspektif ilmiah. Data yang dipaparkan kemudian dijadikan panduan bagi para pengambil kebijakan dan dasar pesan yang akan disampaikan kepada publik.

Cara ini terbukti berhasil diterapkan di negara-negara yang dianggap sukses mengatasi Covid-19 seperti Jerman, New Zealand dan Taiwan. Mereka merangkul masyarakatnya dengan data-data ilmiah sehingga memunculkan trust. “Dunia kita sangat scientific, jadi segalanya harus dibuktikan dengan data. Ini hal serius. Pelonggaran atau pengetatan intervensi penanganan Covid-19 yang hanya berdasarkan klaim akan menyebabkan blunder,” kata Kepala Pusat Studi Sosial Asia Tenggara ini, tegas.

 

Wacana Terfragmentasi vs Pragmatis

Permasalahan berikutnya, lanjut Hermin, tidak adanya pengomunikasian skenario besar yang menjadi strategi dasar peperangan melawan Covid-19. Akibatnya, implikasi dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah menjadi sulit dibayangkan.

Memang benar bahwa setiap hari juru bicara mengemukakan angka-angka terkait Covid-19, tetapi makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang bisa ditangkap. Ditambah hal yang disampaikan oleh Presiden, staff, hingga Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memiliki warna informasi yang kurang lebih sama (equivocality).

Menurut perempuan yang pernah dimintai pendapat oleh Najwa Shihab mengenai polemik “Mudik vs Pulang Kampung” ini, Presiden seharusnya bisa memberikan pandangan yang lebih makro dan substantif. Sementara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian bisa menggerakan koordinasi ke hal-hal yang lebih spesifik sesuai bidangnya masing-masing.

Terakhir, Hermin menambahkan, media massa memiliki peranan besar dalam komunikasi publik terkait Covid-19. “Media harus punya agenda. Temukan cara untuk menghindari wacana yang tidak menguntungkan dan arahkan fokus informasi kepada cara-cara penyelesaian Covid-19,” pungkasnya. (den)


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas