Berdasarkan kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2020 diketahui mencegah disinformasi dan malinformasi lebih efisien ketimbang mengoreksi informasi tersebut.
YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Seruan untuk mewaspadai penyebaran hoaks dan disinformasi di masa Pemilu 2024 disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong saat menghadiri acara Konvensi Nasional Pranata Humas 2023 di Yogyakarta, Senin (28/9/2023).
“Kita sudah melihat polarisasi terbentuk akibat beredarnya disinformasi, malinformasi, dan misinformasi pada pemilu dan pilkada sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Usman, pranata humas memiliki andil besar dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia mengutip kajian yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2020. Dalam kajian tersebut diketahui bahwa upaya pencegahan dalam memerangi disinformasi dan malinformasi lebih efisien ketimbang mengoreksi informasi tersebut setelah telanjur tersebar. “Lebih mudah untuk memadamkan lilin daripada api yang berkobar,” katanya.
Menumbuhkan Literasi
Permasalahan hoaks dan disinformasi di tahun politik sebenarnya tidak hanya dialami di negara Indonesia. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Kominfo bersama dengan negara-negara ASEAN sedang menyusun panduan untuk memerangi fake news, hoaks, dan disinformasi yang diberi nama “Guideline Development of Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media”.
Usman pun mengajak pranata humas pemerintah untuk fokus pada peningkatan literasi dan kesadaran publik dalam mengidentifikasi informasi lebih awal.
Dikutip dari katadata.co.id, terdapat lima upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi. Yakni, mulai berpikir kritis, menguasai finding informations (memilah secara akurat dan mengevalusasi informasi yang diterima), memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi, memahami digital culture, serta mendeteksi potensi berbahaya dari internet.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengonsumsi informasi yang benar, Usman berharap pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 dapat berlangsung secara kondusif. (AZA)
