Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik dalam Isu Keuangan

Share post
Pengetahuan tentang APBN masih minim

Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima/komunikan. Namun, dalam proses tersebut, terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. 

JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID - Inilah yang diungkapkan Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan saat mengisi acara webinar “Corporate Communications Talk: Synergy of Financial Industry with The Media”, pertengahan Januari 2022 lalu. Komunikasi itu ibarat olahraga senam. Dibutuhkan keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, kelincahan, koordinasi, dan yang terpenting adalah pertahanan kita.

Berhadapan dengan berbagai risiko yang menimbulkan potensi krisis merupakan hal yang biasa dihadapinya. Umumnya, berdasarkan pengalaman mereka kondisi yang menyebabkan risiko tersebut biasanya terjadi karena faktor kurang cepat, tangkas, atau faktor eksternal yang datang tanpa disadari.  

Menghadapi situasi tersebut, Menteri Sri Mulyani merupakan sosok yang menjadi panduan mereka agar terus berjuang untuk melewati masa krisis tersebut. Sri Mulyani pernah berpesan bahwa, Kementerian Keuangan merupakan bendahara umum negara. "Bagi kami, ada dua mata uang dalam melaksanakan tugas yakni kredibilitas dan kepercayaan," ujar perempuan yang karib disapa Puspa ini. Dua hal inilah yang selalu menjadi pegangan Biro KLI Kemenkeu dalam menghadirkan komunikasi publik yang bersifat asli, jujur, tidak membohongi publik, serta dapat membangun kepercayaan.

Ganti Istilah

Isu keuangan merupakan isu yang tidak populer. Saat melakukan pengukuran tentang pemahaman masyarakat terhadap APBN bersama Kompas, data yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Faktanya, sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai APBN. "Mereka menganggap APBN merupakan pajak, bantuan sosial, bahkan utang," ujar Puspa.

Melalui Subbagian Riset dan Audit Komunikasi (RISA), Biro KLI secara konsisten menangkap persepsi media terhadap isu yang berkaitan dengan Kemenkeu. Tujuan dari persepsi tersebut adalah agar Kemenkeu mengetahui alasan di balik persepsi media yang keliru. Kemenkeu memanfaatkan hasil dari riset tersebut untuk membangun narasi, menyempurnakan pesan kunci, dan komunikasi dengan media. “Solusinya, mengganti istilah APBN menjadi #UangKita,” kata Puspa. Harapannya pada proses  ini dilakukan untuk mengubah pergeseran pola pikir dari penyebutan istilah teknokratik menjadi istilah yang bisa membangun kepemilikan bagi semua orang. (ais/jms)

 


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas