Government public relations atau humas pemerintah dituntut untuk selalu memberikan inovasi atau kebaruan di setiap rancangan strategi komunikasi.
JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID Demikian menurut Djoko Waluyo, Koordinator Hubungan Masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada HUMAS INDONESIA disela-sela acara GPR Workshop Series #5 di Bandung, Jumat (17/2/2023).
Pernyataan Djoko Waluyo in selaras dengan riset Michael B Goodman, Direktur Program Magister Komunikasi Korporat dari Baruch College, New York, Amerika Serikat, yang berjudul Corporate Communication: Strategic Adaptation for Global Practice.
Dalam riset itu, Goodman mengatakan PR memerlukan inovasi untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang kompleks. Organisasi yang memiliki strategi komunikasi yang inovatif cenderung lebih sukses dalam menghadapi berbagai tantangan dibandingkan mereka yang tidak berinovasi.
Menurutnya, PR perlu merancang berbagai strategi komunikasi baru untuk meningkatkan kepercayaan publik, reputasi organisasi, dan mengurangi dampak negatif dari krisis yang berpengaruh terhadap reputasi.
Kembali kepada Djoko. Ia berpendapat untuk menjawab tantangan tersebut humas perlu berkolaborasi. “Kolaborasi adalah kunci bagi humas pemerintah untuk menyukseskan berbagai program komunikasi. Ide-ide segar bisa dihimpun jika humas saling bersinergi,” katanya
Oleh sebab itu, Djoko berharap ide besar HUMAS INDONESIA yang mengusung House of GPR dapat berlangsung secara berkelanjutan. House of GPR bisa menjadi wadah praktisi humas pemerintah lintas instansi seperti kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk berbagi berbagai ide.
Apalagi di era distrupsi digital seperti sekarang, lanjut Djoko, humas harus mengantongi tiga prinsip. Ketiganya adalah gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan menggarap semua potensi dan peluang yang ada (gaspol).
Ketiga prinsip ini diyakini bakal berguna untuk menjaga reputasi Indonesia. “Kolaborasi diperlukan agar kita bisa saling berbagi ilmu untuk meningkatkan kompetensi humas pemerintah,” pungkasnya. (SGS)
