SEO tak hanya digunakan dalam memaksimalkan penjualan, tetapi badan publik seperti Kemenkumham perlu menggunakannya.
JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Apa yang muncul saat Anda mengetikkan kata kunci hukum di mesin pencarian? Jika Anda tidak mendapati kanal web Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di posisi pertama, maka inilah yang menjadi dasar diadakannya lokakarya Search Engine Optimization (SEO) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebagai badan publik, Kemenkumham semestinya menjadi ladang informasi menyoal hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
Lokakarya yang diadakan selama empat hari, dari 13 hingga 16 September 2022 di Jakarta, turut dihadiri pranata humas di kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri (Kabag KLN), Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Youngest Non Itah, menjelaskan kegiatan pelatihan SEO itu terselenggara atas kerja sama Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), sebuah Non Governmental Organization (NGO) dari Swedia yang giat menyuarakan HAM.
Pelatihan ini banyak membahas tools yang dapat digunakan untuk pranata humas dalam mengoptimalkan kata kunci. Sebagaimana yang disebut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Hantor Situmorang, kini era Internet of Everything (IoE), semua informasi didapat melalui internet. Pemakaian gawai maupun komputer, menjadi cara paling cepat, tepat, dan efisien. Sehingga untuk menghadirkan informasi hukum yang bermanfaat Kemenkumham membutuhkan alat mencapai tujuan agar masyarakat teredukasi, salah satunya menggunakan SEO.
“Pada praktiknya kalau kita masukkan kata peraturan (dalam mesin pencari), yang muncul pertama malah website instansi lain, bukan website Kemenkumham. Padahal berbagai peraturan ada di website kita yang dikelola Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,” ungkapnya Selasa (13/9/2022) melalui kanal Youtube Kemenkumham RI.
Bagi Hantor, konsumsi informasi berdasarkan pencarian ini penting untuk diketahui pranata humas. Pasalnya dengan merujuk informasi yang komprehensif, publik jadi memahami pelayanan, tugas, dan fungsi Kemenkumham, serta terhindar dari disinformasi.
“Sehingga ketika dicari oleh masyarakat (terkait pelayanan, tugas dan fungsi Kemenkumham), website Kemenkumham yang muncul pada halaman pertama (mesin pencari) dengan sajian-sajian yang ada di dalamnya,” kuncinya. (RES)
