Keterbukaan Informasi Publik Tingkatkan Partisipasi Politik

Share post
Muhammad Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI sebagai narasumber dalam webinar "Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Partisipasi Politik Warga”, Senin (19/9/2022). Foto: Dok. Pribadi

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses seluas-luasnya informasi dari badan publik, tak terkecuali jelang pemilu 2024.

YOGYAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Perhelatan pemilihan umum 2024 mendatang sudah mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimulai dari munculnya berbagai nama calon kandidat capres dan cawapres yang ber­seliweran di berbagai lini sosial media, hingga masalah pelik prosedur dan tahapan pemilu yang hampir selalu diwarnai dengan berbagai pelanggaran.

Transparansi mengenai pemilu 2024 adalah satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan oleh publik. Masalah transparansi tersebut sebenarnya bukan hal baru, namun tetap saja pemerintah harus terus berbenah. Meski sudah diatur oleh undang-undang, keterbukaan informasi publik seyogyanya menjadi perhatian besar bagi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Muhammad Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI menyebutkan, bahwa keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan jumlah partisipasi politik bagi masyarakat. “Keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi itu menjadi satu bentuk dari kepedulian warga, dari yang awalnya hanya ingin tahu, lalu benar-benar jadi peduli dan pada akhirnya sukses andil bagian sebagai partisipan,” tuturnya ketika berbicara mengenai KIP pada webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Partisipasi Politik Warga”, Senin (19/9/2022) lalu secara daring melalui Zoom.

Fara Merian Sari, dkk (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau”, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis. Keterbukaan informasi harus didorong oleh semangat menjadikan pemilu sebagai ajang melahirkan wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, bukan berasal dari proses manipulasi data pemilu.

Manfaatkan Ruang Digital

Seperti yang dikatakan oleh Fara Merian Sari, selain meningkatkan partisipasi politik, keterbukaan informasi sejatinya menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti yang sudah-sudah terjadi, “manipulasi data pemilu” masih jadi momok bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Arwani berujar, jika keterbukaan informasi kaitannya dengan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah. Era digitalisasi memudahkan badan publik untuk membuat perencanaan KIP. Banyak platform yang bisa digunakan melalui sosial media sebagai sarana penyalur informasi. “Penting untuk kita memanfaatkan ruang digital sebagai sarana agar masyarakat lebih partisipatif sebagai pemilih. Sudah selayaknya masyarakat dapat mengawal, menanyakan, update, bahkan mengevaluasi pemilu,” pungkasnya. (AZA)


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas